Mempertanyakan Publik dan Sitok

SITOK_0

“Ada suatu bercandaan ketika ditanya “Apa ideologimu?” maka bisa kita jawab sebagai berikut: ‘Pemikiran saya sosialis, mulut saya kapitalis (maksudnya konsumtif), hati saya humanis, nah selangkangan saya liberal.’
Nah kasus yang baru-baru terjadi ini mungkin selangkangannya aja yang liberal, pemikirannya belum tentu.”

– Seorang Pengguna Facebook

Bila generasi 60’an di Indonesia akan didefinisikan oleh ricuh 65-66 dan naiknya Orde Baru, serta generasi 90’an di Indonesia didefinisikan oleh Reformasi, maka generasi saya akan didefinisikan oleh interaksi kami dengan media sosial.

Baru-baru ini, dunia sastra Indonesia diguncang oleh dilaporkannya Sitok Srengenge, seorang penyair ternama, ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual kepada seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri di Depok. RW, mahasiswi yang melaporkan Sitok kepada polisi, kini hamil 7 bulan dan – menurut berita – tengah mengalami depresi berat akibat pelecehan yang dilakukan oleh Sitok. Sekilas, kejadian ini bagaikan berita sambil lalu yang kerap kita baca sekilas di koran-koran Lampu Merah. Berita yang biasa ditampilkan dengan lagak guyon, informal, dan bahkan main-main.

Namun, konteks di balik seorang Sitok membuat kasus yang satu ini spesial. Sitok Srengenge dikenal sebagai seorang budayawan dan kurator bidang teater yang aktif di Komunitas Salihara, salah satu komunitas budaya tersohor di Indonesia. Komunitas budaya yang, acap kali, dikaitkan dengan pemikiran dan nilai-nilai yang lebih ‘terbuka’, ‘liberal’, serta berbagai istilah menjemukan lainnya yang dipakai satu pihak sebagai identitas, dan diludahkan pihak lainnya sebagai hinaan.

Sontak, para kaum konservatif dan aktivis media sosial menggerakkan trial-by-Twitter serta trial-by-Facebook. Tindakan Sitok dianggap sebagai bukti dari busuknya moral dan bejatnya perilaku para ‘geng Salihara’. Salah seorang pengguna Twitter bahkan berseloroh dan menepis isu perihal kasus Sitok. Bunyi kicauannya sebagai berikut: “Bukannya memang itu tidak apa-apa bagi mereka, karena mereka memang menganut paham free sex?” Kasus Sitok Srengenge tidak lagi sekedar isu pelecehan seksual, namun sudah dimanfaatkan untuk menjadi pembenaran perang ideologis. Tak tanggung-tanggung, tagar #TutupSalihara mulai merebak di linimasa saya melalui untaian koor setuju dari kawan-kawan saya yang me-retweet berbagai orasi kontra yang penuh emosi.

Ini preseden buruk bagi budaya Indonesia. Saya tidak ingin terburu-buru mengambinghitamkan Sitok Srengenge, Komunitas Salihara, ataupun publik itu sendiri. Karena sejatinya, semua ini adalah gejala bahwa kita telah lupa dan keburu mengaburkan ambang batas antara seorang individu dengan komunitas tempat dia bernaung.

Mempertanyakan “Individu”

Sitok Srengenge adalah seorang individu. Komunitas Salihara adalah sebuah komunitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan individu sebagai “orang seorang, pribadi orang yang terpisah dari yang lain”, sementara komunitas didefinisikan sebagai “kelompok organisme (seperti orang) yang hidup dan saling berinteraksi di daerah, masyarakat, atau paguyuban tertentu.” Apakah masuk akal bagi kita untuk menyerang satu komunitas – dan bahkan, mengingat konteks permasalahan yang ada, satu ideologi – atas dasar perbuatan satu individu yang terlibat dalam komunitas tersebut? Saya rasa tidak.

Ini bukan pembelaan terbuka terhadap Sitok. Pelecehan seksual, dalam bentuk, cara, atau atas dasar apapun juga, tidak bisa dibenarkan dan tidak akan pernah bisa dibenarkan. Kita tidak perlu memperdebatkan lagi soal apakah Sitok perlu bertanggung jawab atas tindakannya atau tidak bila dia terbukti bersalah, karena jawabannya sudah jelas (apabila belum jelas bagi anda, saya tak bisa banyak berkomentar tanpa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas…) Namun, kita harus mengingat bahwa tidaklah wajar untuk menyerang Komunitas Salihara atas dasar tindakan Sitok belaka.

Tapi, apakah benar-benar sesederhana itu? Kita sudah keburu mengasosiasikan Sitok-sebagai-individu dengan Salihara-sebagai-komunitas. Tidak jelas lagi, mana yang tindakan individu dan mana yang tindakan kolektif. Mana yang ideologi individu dan mana yang ideologi kolektif. Ketika Sitok-sebagai-individu berbuat salah, kita segera berasumsi bahwa Salihara-sebagai-komunitas tempat Sitok-sebagai-individu bernaung pasti salah juga. Singkat kata, kita seperti bingung: Mana yang Sitok, mana yang Salihara.

Lambannya respon Komunitas Salihara itu sendiri bisa jadi didorong oleh kesadaran ini. Bahwa mereka merasa kasus Sitok ini berkaitan dengan kehidupan pribadi Sitok Srengenge sebagai individu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan asosiasi profesionalnya dengan Komunitas Salihara. Namun, masyarakat tidak berpandangan sama. Jelas bahwa dengan reaksi tajam dan maraknya trial-by-social media sekarang ini, mereka menganggap perbuatan Sitok sama saja dengan perbuatan Salihara secara keseluruhan. Tagar #TutupSalihara yang berlebihan itu, saya rasa, hanya pucuk gunung es saja.

Sekedar Masalah Kehumasan?

Terjadi kesalahpahaman di sini. Di satu sisi, ada pihak yang merasa kehidupan pribadi tidak baik disangkutpautkan dengan program profesional sebuah komunitas. Di sisi lain, ada publik yang keburu marah dan menyampuradukkan antara kesalahan individu dengan kebobrokan satu komunitas secara keseluruhan. Saya tidak mengaku pakar hubungan masyarakat. Saya melihat ini sebagai bagian dari publik yang khawatir, bukan sebagai seorang akademisi yang berbagi observasi. Namun dalam opini saya, komunitas tempat Sitok bernaung telah terlambat turun tangan untuk menanggapi kasus Sitok.

Jika memang Komunitas Salihara merasa bahwa kasus Sitok tidak ada sangkutpautnya bagi mereka dengan keterlibatan profesionalnya di situ (satu hal yang saya setujui), semestinya hal ini segera disampaikan ke publik. Klarifikasi seperti ini jelas akan mengundang pro dan kontra, namun setidaknya Komunitas Salihara telah menggarisbawahi posisi mereka: Bahwa mereka adalah sebuah komunitas, sebuah kolektif yang bekerja secara profesional. Dan bahwa, kesalahan dan kasus dalam kehidupan pribadi individu yang terasosiasi dengan mereka tidaklah relevan bagi mereka dari segi profesional.

Alih-alih segera menanggapi kasus Sitok dan menegaskan posisi mereka, sejauh ini tak ada reaksi resmi dari komunitas tempat Sitok bernaung. Hanya ada beberapa tweet bernada membela dari kolega-kolega Sitok. Pembelaan yang sporadis, yang juga akan digiring sebagai bagian dari satu lagi trial-by-social media. Semuanya terus berpusing dalam lingkaran setan tiada akhir.

Pembelaan sporadis ini, meski patut diapresiasi sebagai bentuk solidaritas dari para rekan dan kolega Sitok, tidaklah efektif. Publik, melalui media sosial, telah keburu menuduh para ‘geng Salihara’ munafik, karena diamnya mereka dan pembelaan sporadis yang mereka tawarkan. Setidaknya berdasarkan perkembangan sejauh ini, kesalahan komunitas tempat Sitok bernaung adalah kealpaan mereka dalam menakar opini dan reaksi publik. Konsensus, di era media sosial, bisa terbentuk dalam sekejap berkat tweet berderet ataupun orasi berapi-api yang tertuang dalam 140 karakter. Reaksi mereka yang lamban dan sporadis jelas tak cukup untuk menghalau badai opini instan yang terbentuk di mana-mana.

Seni Tidak Akan Mati

Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya?

Kasus serupa tengah terjadi di Inggris. Ian Watkins, vokalis dari grup rock Lostprophets, baru-baru ini dipenjarakan karena berbagai tindakan seperti mencoba memperkosa seorang bayi, berkonspirasi untuk memperkosa anak di bawah umur, memiliki pornografi anak-anak, dan berbagai tindakan lainnya.

LostprophetsIanWatkins

Setelah penyelidikan panjang dan proses pengadilan yang tak jauh dari sorotan media serta ramai digunjingkan, akhirnya anggota-anggota lain dari Lostprophets memutuskan untuk membubarkan band yang telah menjual lebih dari 3,5 juta kopi album tersebut. Dalam pernyataan resmi kepada penggemarnya, rekan sejawat Watkins memutuskan bahwa mereka “tak bisa lagi memainkan atau merekam musik dengan nama Lostprophets”, dan keputusan ini diambil setelah mereka menghabiskan “nyaris setahun untuk menelan sakit hati yang kami terima.”

Apakah ini mungkin terjadi kepada Komunitas Salihara? Belum tentu. Saya pribadi berharap tidak. Terlepas dari kasus Sitok, kontribusi Komunitas Salihara sebagai ruang maupun komunitas yang memfasilitasi dan mengembangkan budaya di Indonesia tidak diragukan lagi. Pertanyaan pahit yang sekarang harus kita hadapi adalah: Apakah nama baik Komunitas Salihara sudah terlampau rusak, sehingga tidak mungkin bisa kembali lagi ke posisinya yang semula? Di tengah hingar-bingar kasus Sitok Srengenge, adalah wajar untuk berkonklusi bahwa kasus ini bisa ‘mengakhiri’ kredibilitas Komunitas Salihara. Harapan saya adalah bahwa konklusi ini, seiring berjalannya waktu, akan terbukti menjadi sekedar konklusi yang terburu-buru.

Namun, patut diingat baik-baik bahwa Komunitas Salihara bukanlah seni dan budaya Indonesia. Kita sudah keburu membuat kesalahan dalam mengaburkan tindakan Sitok (sebagai individu) dan Komunitas Salihara (sebagai komunitas/kolektif). Apabila hal yang sama kita lakukan lagi dalam skala lebih besar, tentu itu kelewatan namanya. Jika Komunitas Salihara mati, seni Indonesia tidak akan mati secara keseluruhan. Begitupun, jika Komunitas Salihara salah, bukan berarti seni Indonesia juga salah secara keseluruhan.

Saya hanya bisa berharap bahwa ke depannya, kita bisa lebih bijak dalam menanggapi polemik yang serupa. Baik dalam konteks menyalahkan, maupun melakukan pembelaan. Gagap komunikasi yang kita lihat sekarang ini bisa jadi berujung pada jatuhnya kredibilitas dan ‘nama’ salah satu institusi dan komunitas seni termasyhur di Indonesia. Kita tidak perlu menangisinya sebagai matinya seni Indonesia – cukup mencatatnya sebagai peringatan untuk masa depan. Bahwa informasi, bisa jadi, malah mengaburkan pandangan kita. Dan kebutaan sementara itulah yang pada akhirnya akan menjelma jadi pisau yang kita hunuskan sendiri ke tubuh budaya kita.

8 responses to “Mempertanyakan Publik dan Sitok

  1. Buat Kaum Konservatif: “Mau liberal kek, mau islami kek, mau kyai kek, mau tokoh agama tertentu kek, RAPE IS RAPE! NO MORE EXCUSES! harus dipidanakan dan keadilan ditegakkan. Waktu ada habib yang terbukti sodomi, banyak yang pada diem aja?”

    Buat Komunitas Salihara:”Dalam sebuah institusi ada yang namanya Code of Conduct*. Di dalamnya juga sepantasnya terdapat yang disebut Integritas. Jika memang ada perilaku anggota yang mencederai integritas lembaga & Code of Conduct, no need to wait, kick him out!”

    Jangan sampai pelaku kekerasan dan pelecehan seksual mencederai ideologi tertentu dan kebebasan itu sendiri. Integritas lembaga gw rasa sangat penting untuk dipegang teguh. Misalnya di organisasi tempat gw bernaung yang berbasis HAM dan kesetaraan gender, we have zero tolerance towards such case.

    Btw, love your writing as always!

    *”A code of conduct is a set of rules outlining the responsibilities of or proper practices for an individual, party or organization. Related concepts include ethical codes and honor codes.”

    • Saya kira masalah bung SS bukan “rape is rape”. Belum ke arah sana. Tapi, apakah kasus bung SS adalah “pelecehan seksual” atau sekedar “ingkar tanggungjawab” kepada RW yang telah dihamili?

      Menurut keterangan BEM FIB UI, telah terjadi pelecehan seksual. Tapi menurut surat terbuka anaknya, peristiwa tsb terjadi suka sama suka (tidak ada unsur pemaksaan, dsb).

      Ini memang debatable, tapi harus clear dulu supaya kita bisa menentukan sikap dengan benar.

      Saya kira kalau kejadiannya adalah berdasarkan suka sama suka (dan bisa dibuktikan begitu), “kesalahan moral” bung SS sedikit lebih ringan. Dalam konteks itu, saya memandang bahwa soal tanggungjawab atas janin adalah konsekwensi dari perbuatan mereka berdua. Ini murni masalah internal

      Tapi kalau persoalannya adalah pelecehan seksual, maka jelas blunder moral bung SS demikian besar.

  2. Aku setuju Salihara bukanlah seni dan budaya Indonesia, tapi aku tidak setuju dengan penyematan “nama baik” sebelum “Komunitas Salihara” dalam pertanyaan yang dianggap pahit di atas. Paling tidak bagiku, Salihara tidak pernah punya nama baik.

    Ngomong-ngomong, rupanya SS tak selincah GM. :p

  3. Dalam kasus SS terjadi relasi kuasa yang timpang antara SS dan korban. Penyalah gunaan kuasa untuk memperoleh layanan seksual adalah bentuk eksploitasi seksual, perbeda dari pelecehan seksual. Eksploitasi seksual dan Pelecehan seksual adalah 2 dari 5 jenis kekerasan seksual yang dialami permpuan Indonesia. Pemaafan dari istri dan keluarga, maupun janji SS untuk bertanggung jawab secara sosial tidak mengurangi pertanggungjawaban hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan SS. Ini pendapat dari Komisioner Komnas Perempuan.

  4. melihat gejala permasalahan SS akan menjadi aneh ketika tindakan individual dibuat dengan relasi institusi. tentu akan membawa akibat yang lain dari pada yang lain, terutama efek bagi institusi, seperti dimana SS bernaung, tentu tidak bisa disalahkan. Akibat perbuatan SS jika dilihat secara social behavioral, tentu membuat cidera pihak lain, itu fokus permasalahan individu SS, disini pertanggung jawaban SS dibutuhkan. jika tanggung jawab tidak terjadi akan membawa SS ke ranah hukum, tetapi peristiwa ini telah bergeser, lembaga serta pihak diluar SS mengendalikan situasi dan melibatkan lembaga untuk mengadili SS diluar pengadilan semestinya. Apakah wajar lembaga macam BEM mengurusi kasus sexual yang pada dasarnya suka sama suka? Ini mendorong kasus menjadi bias.

  5. semua orang tahu bahwa ideologi dari individu-individu yang berada di salihara adalah liberal. kasus ini telah menjawab kepedean ideologi liberal yang overdosis dari salihara. misalnya pertunjukan “tari telanjang tanpa rangsang”. Sekarang mau bekoar apalagi ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s